Hari Kedua, Peserta SEKAM Susun Skema Pendampingan dan Advokasi Pekerja Migran

ghostwhite-elephant-104947.hostingersite.com, CIREBON — Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan seperti misalnya minimnya perlindungan, adanya kekerasan dan penyiksaan hingga menimbulkan korban jiwa, hingga berbicara terkait kesejahteraan PMI dan keluarganya. Untuk menyikapi fenomena tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menyelenggarakan Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) seri Advokasi selama tiga hari, Jumat – Ahad (8-10/12/23) di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon.

SEKAM seri Advokasi ini dihadiri oleh utusan MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dari berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.

Kepala SEKAM MPM seri Advokasi, M. Fajrus Shodiq menyampaikan tujuan dari SEKAM seri Advokasi ini sebagai upaya MPM menjawab tantangan PMI ke depan agar dapat lebih berdaya dan sejahtera tanpa penyelewengan.

Memasuki hari kedua pelaksanaan Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat (SEKAM) seri Advokasi, peserta dipandu berdiskusi untuk menyusun skema pendampingan dan advokasi pekerja migran dari mulai sebelum keberangkatan, saat bekerjaa, serta ketika kembali ke tanah air. Dan juga menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dari skema yang telah disusun.

Riswanto, salah satu peserta SEKAM perwakilan dari PWM Lampung, saat ditemui menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini kami diberikan materi bagaimana cara pendampingan terhadap pekerja migran yang telah disusun oleh MPM PP Muhammadiyah, yang disampaikan dengan metode diskusi.

Materi yang didapat diantaranya teologi Muhammadiyah dan advokasi terhadap pekerja migran, dan juga menyusun skema terkait permasalahan-permasalah yang terjadi sebelum berangkat, selama pekerja tersebut diluar negeri, dan pasca pekerja pulang ke Indonesia.

“Kegiatan Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat ini sangat bermanfaat bagi kami, sebagai panduan dalam melakukan pendampingan dan advokasi pekerja migran, mengingat di wilayah kami ada dua kabupaten yang tercatat oleh PP sebagai daerah yang banyak pekerja migran, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur,” pungkasnya. (yn)